Jakarta, Edisinews.com – Gejolak politik yang berujung pada pemak zulan Bupati Jember Faida membuat pemerintah pusat turun tangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Jatim menjadi mediator untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang mengatakan, hak menyatakan pendapat (HMP) yang berujung pada pemakzulan Faida memang merupakan kewenangan DPRD Jember. Hal itu diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). ’’Yang dilakukan DPRD Jember kan sebenarnya sah-sah saja, sebagaimana amanat pasal 80 UU Pemda,” ujarnya saat dimintai konfirmasi kemarin (23/7).

Hal itu merupakan tindak lanjut atas hasil pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jika ada kebijakan eksekutif yang dinilai melanggar, DPRD bisa melakukan evaluasi. Karena itu, pihaknya menghormati proses politik dan hukum yang diambil DPRD Jember.

Dalam UU tersebut dijelaskan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diajukan pemberhentian kepada Mahkamah Agung (MA). Nantinya MA-lah yang memutuskan apakah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serius yang bisa berujung pemberhentian atau tidak.

Jika MA menyatakan terbukti, putusan tersebut yang nanti menjadi dasar untuk permohonan SK pemberhentian kepada Mendagri. Pengajuan permintaan pemberhentian kepada MA wajib dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dewan. Selain itu, harus disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. ”Semua proses politik dan proses hukum akan kita hormati, semuanya sudah ada jalur dan landasan hukumnya, jadi kita tunggu,” ucapnya.

Meski demikian, sebagai fungsi pembinaan, pihaknya tetap meminta Pemprov Jatim untuk mengutamakan mediasi. ”Kemendagri juga sudah meminta Pemprov Jawa Timur untuk memfasilitasi sesuai aturan,” terangnya. Dia yakin pemprov akan memfasilitasi dinamika di Jember dengan baik. Akmal juga mengingatkan, meski situasi politik tengah memanas, pelayanan publik harus tetap prima. Termasuk upaya penanganan Covid-19. ”Pemerintahan tentunya harus berjalan seperti biasa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum mengambil sikap atas polemik yang terjadi di Jember. Dia hanya mengikuti prosedur dan tahapan pemakzulan kepala daerah. Yakni, menunggu fatwa dari MA. ’’Sebelum fatwa itu turun, kami belum bisa melakukan tindakan apa pun,’’ ucapnya.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Jempin Marbun menjelaskan, polemik antara DPRD dan bupati Jember sudah lama terjadi. Pemprov juga sudah beberapa kali melakukan mediasi. ”Tapi, belum ada titik temu,” katanya.

Langkah itu sudah diambil gubernur sejak perselisihan muncul. Gubernur selaku kepanjangan pemerintah pusat langsung turun tangan. Hasilnya juga sudah dilaporkan ke Kemendagri. Jempin mengungkapkan, Kemendagri juga pernah turun bersama Pemprov Jatim untuk memediasi konflik tersebut. Hasilnya sama. Belum ada titik temu.

Sebagaimana diberitakan, dalam sidang paripurna Rabu lalu (22/7), DPRD Jember sepakat melengserkan Faida dari kursi bupati Jember. Rapat paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) itu diusulkan 47 anggota dewan. HMP bergulir karena dewan menilai Faida sering membikin kebijakan yang melanggar aturan. DPRD juga menilai pelaksanaan lelang proyek fisik tidak sehat. Banyaknya kegagalan infrastruktur juga menjadi alasan dewan melengserkan bupati. Ketidakberesan tata kelola keuangan juga disinggung juru bicara HMP. Hasil audit BPK terhadap keuangan Jember tahun 2019 dinilai menjadi bukti kegagalan Faida.

Sementara itu, pakar administrasi negara FISIP UniversitasJember (Unej) Hermanto menjelaskan, keputusan DPRD yang memberhentikan Bupati Faida merupakan hak yang dijamin hukum. Namun, pemakzulan harus dimasukkan terlebih dahulu ke MA. Selanjutnya, MA akan melakukan uji materi secara hukum. ’’Keputusan MA bersifat final. Jadi, sebelum ada keputusan pemberhentian dari MA, Faida tetap menjadi bupati Jember walaupun secara politik telah dimakzulkan DPRD,” tegasnya.

Hermanto juga menanggapi dokumen usulan HMP yang tidak dilampirkan sehingga bupati menilai cacat prosedur. Menurut dia, dokumen itu bukan ditujukan kepada bupati. Melainkan kepada pimpinan DPRD. Dia mengatakan, ada jalur tersendiri untuk menguji keabsahan jalannya HMP DPRD. Yakni dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Unej Adam Muhsi memberikan pendapat yang tidak jauh berbeda. Dia mengatakan, keputusan HMP DPRD yang memakzulkan Faida bisa dimasukkan ke MA kapan pun. Bisa hari ini, seminggu lagi, atau bahkan tahun depan. ’’Batasan memasukkan hasil HMP pemakzulan ke MA, sejauh ini belum saya temukan. Tetapi, yang jelas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, MA memiliki waktu paling lama 30 hari sejak berkas HMP masuk,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa Bupati Faida tidak memiliki kapasitas untuk menyebut HMP cacat prosedur. ’’Kalau meragukan keabsahan HMP atau menilainya cacat prosedur, bisa mengajukan gugatan ke PTUN,” jelasnya. Berdasar catatan Jawa Pos Radar Jember, perseteruan politik antara bupati dan DPRD berlangsung cukup lama. Bahkan terjadi juga pada DPRD periode sebelumnya. Akan tetapi, ketidakharmonisan meningkat sejak Jember tidak mendapatkan jatah kuota CPNS pada 2019. Penyebabnya, kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) di Jember tidak memiliki cantolan nomenklatur di tingkat pusat. Sebab, KSOTK-nya dinilai bermasalah.

Komunikasi semakin buruk begitu dewan menggunakan hak interpelasi. Kondisi itu diperparah saat DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki serangkaian dugaan pelanggaran yang terjadi di Jember. Di antaranya, tentang KSOTK serta pengadaan barang dan jasa.

KSOTK yang bermasalah akhirnya berimbas pada pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Jember 2020. Sampai akhirnya, Jember menggunakan peraturan kepala daerah (perkada) tertanggal 3 Januari 2020.

DPRD Jember ingin perintah Mendagri ditindaklanjuti bupati. Sementara itu, bupati menyebut sudah menindaklanjutinya. Permasalahan KSOTK juga sempat dinilai klir, tetapi kembali harus dicabut dalam mediasi yang difasilitasi DPD dan Mendagri pada 7 Juli lalu.

Ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif juga terjadi pada refocusing anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 479 miliar. Eksekutif melakukan refocusing tanpa melibatkan DPRD. Hal itulah yang membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis.

Akibat buntunya komunikasi yang cukup lama ini, DPRD kelihatan tak memiliki fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan. Puncaknya, DPRD Jember yang telah menggunakan hak interpelasi dan hak angket akhirnya menggunakan HMP 22 Juli 2020.

Jakarta, Edisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan penerimaan gratifikasi senilai total Rp 14,6 miliar pada kurun waktu Januari hingga Juni 2020. Bentuknya beragam, mulai dari uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan dan berbagai fasilitas lainnya.

“Jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang yaitu berjumlah 487 laporan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Sedangkan yang berjenis barang sebanyak 336 laporan, kemudian bentuk makanan berjumlah 157 laporan, dan bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga sebanyak 44 laporan.

“Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan fasilitas lainnya total 58 laporan,” kata Ipi.

Ipi menyebut, laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari Kementerian yaitu 383 laporan. Disusul BUMN berjumlah 244 laporan, kemudian lembaga negara atau lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan, dan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi 130 laporan, pemerintah kabupaten atau kota 111 laporan.

Sedangkan, medium pelaporan yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan laporan ke KPK adalah melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) milik unit pengendali gratifikasi (UPG) berjumlah 489 laporan. Selanjutnya, GOL individu berjumlah 295 laporan, kemudian surat elektronik 199 laporan, surat/pos berjumlah 47 laporan, datang langsung 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi whatsApp enam laporan.

Ingatkan

Jakarta, Edisinews.com – Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan oleh DPR mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja danpengusaha di Indonesia.

Peluang dan norma ini harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi.

“Dari sisi pekerja, saya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha,” kata Pengamat Komunikasi Politik Eki Baihaki, Sabtu (11/7/2020).

“Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini,” lanjut dia.

Eki menilai pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi.

RUU Cipta Kerja yang jelas memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.

“Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya,” kata Eki.

Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif.

Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.

“RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia,” kata Pengamat Administrasi Publik Muhammad Rizal.

Menurutnya, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19.

“Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga,” kata Rizal.

Jakarta, Edisinews.com – Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sebesar Rp 977 juta terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pasuruan yang menjerat mantan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).

Pengadilan memutus Setiyono dihukum 3 tahun 6 bulan pidana penjara denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Setiyono juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 727 juta paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Jaksa eksekusi telah melaksanakan pembayaran uang denda sejumlah Rp 250 juta dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 727 juta ke kas negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Setiyono yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Ali, Rabu (24/6/2020).

Dari Rekening Bank Jatim

Jakarta, Edisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Ferianto.

Rizky akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).

Selain Rizky, hari ini penyidik juga akan memeriksa tiga saksi lain, yakni Fajar Hari Sampurno selaku mantan Deputi Nasional Defence Hightech Industries Kementerian BUMN, Neny Sutaeni, yang berprofesi sebagai guru, dan Hamzah Baswani selaku pihak swasta.

“Ketiganya juga diperiksa untuk tersangka IRZ,” kata Ali Fikri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara sekitar Rp 330 miliar.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PT Dirgantara Indonesia Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Eks Dirut oleh KPK

Sementara itu, PT Dirgantara Indonesia pun menghormati proses hukum di KPK yang menetapkan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia periode 2007-2017 Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani.

“PT DI dalam hal ini menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata Sekretaris Perusahaan PTDI Irlan Budiman, Sabtu (13/6/2020).

Menurut dia, PT Dirgantara Indonesia percaya, KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam penyidikan sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, PT Dirgantara Indonesia akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses penyidikan yang berjalan guna penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA, Edisinews.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini pandemi Covid-19 buat ekonomi nasional berdampak. Sebab itu Mantan Wali Kota Solo tersebut mengingatkan agar program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan hati-hati dan transparan.