Jakarta, Edisinews.com – Pembahasan RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan oleh DPR mampu memunculkan peluang dan norma baru bagi pekerja danpengusaha di Indonesia.
Peluang dan norma ini harusnya bisa dimanfaatkan pada masa pemulihan ekonomi setelah badai pandemi.
“Dari sisi pekerja, saya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha,” kata Pengamat Komunikasi Politik Eki Baihaki, Sabtu (11/7/2020).
“Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini,” lanjut dia.
Eki menilai pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi.
RUU Cipta Kerja yang jelas memiliki fokus untuk pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja juga bisa lepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.
“Kalau hanya menggantungkan diri pada perusahaan, ini contoh pekerja yang menurut saya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan opportunity yang luas kok, jadi pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya,” kata Eki.
Ekosistem ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, juga menjamin fleksibilitas untuk investor lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja lebih masif.
Hal ini sangat krusial untuk dilakukan karena Indonesia saat ini menghadapi tantangan bonus demografi pekerja.
“RUU Cipta Kerja jika nantinya disahkan punya fleksibilitas untuk mempertahankan, memperbaiki, dan bahkan menghapus norma lama serta menciptakan norma baru yang lebih ramah investasi. Ini sangat penting untuk segera dilakukan di Indonesia,” kata Pengamat Administrasi Publik Muhammad Rizal.
Menurutnya, Indonesia saat ini sudah cukup ketinggalan dari berbagai negara tujuan investasi. Upaya menarik kembali investor ini bahkan akan semakin sulit setelah adanya Covid-19.
“Kalau kita tidak mampu memberikan regulasi yang kompetitif dan menarik buat investor, sangat mungkin terjadi relokasi bisnis besar-besaran ke wilayah yang lebih kompetitif. Kalau masih di Indonesia ya mungkin masih oke, tapi kalau ke luar dari Indonesia kan tidak bagus juga,” kata Rizal.
Jakarta, Edisinews.com – Jaksa eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sebesar Rp 977 juta terkait perkara suap proyek di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Pasuruan yang menjerat mantan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).
Pengadilan memutus Setiyono dihukum 3 tahun 6 bulan pidana penjara denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Setiyono juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 727 juta paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Jaksa eksekusi telah melaksanakan pembayaran uang denda sejumlah Rp 250 juta dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 727 juta ke kas negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Setiyono yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Ali, Rabu (24/6/2020).
Ali menyatakan sumber uang denda dan pengganti tersebut ditransfer dari hasil pembukaan blokir rekening di Bank Jatim milik Setiyono yang kemudian disetorkan ke rekening bendahara penerimaan KPK di Biro Keuangan KPK.
Pembayaran uang denda dan uang pengganti dilakukan setelah adanya persetujuan pembukaan blokir dari jaksa penuntut KPK.
“Penyetoran dengan total Rp 977 juta tersebut ke kas negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara,” kata Ali.
Jakarta, Edisinews.com – Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menghargai kebebasan berpendapat masyarakat.
Ia pun meminta masyarakat yang mengalami intimidasi atau ancaman ketika menyatakan pendapat untuk melapor kepada kepolisian.
Hal ini disampaikan Dini dalam diskusi virtual ‘Antara Riuh Keruh Media Sosial dan Kebebasan Berpendapat’, Sabtu (20/6/2020).
“Kalau memang ada yang mengalami intimidasi atau ancaman, laporkan saja ke kepolisian,” kata Dini.
Dini menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan seorang mahasiswa terkait diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM) yang beberapa waktu lalu mengalami intimidasi.
Diskusi itu digelar Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.
Penyelenggara dan narasumber diskusi tersebut mengaku mendapatkan teror dan ancaman pembunuhan. Dini sekaligus memastikan bahwa negara tak ikut campur atas teror dan ancaman tersebut.
“Kita juga mau diusut siapa pelakunya,” kata Dini.
Aktivis HAM yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut menjelaskan, pelaporan ke polisi akan menjadi sia-sia karena kerap tak diproses secara serius.
Menurut dia, mahasiswa yang menggelar diskusi tersebut didampingi salah satu dosen sudah melapor ke polisi, namun hasilnya belum ada sampai sekarang.
Bahkan, polisi kerap kali justru menyalahkan korban ketika menerima laporan dari masyarakat yang dianggap sebagai oposisi.
Ia mencontohkan kasus peretasan WhatsApp pada Ravio Patra, aktivis sekaligus peneliti yang kerap mengkritisi pemerintah di sosial media.
Akun WhatsApp Ravio beberapa waktu lalu diretas dan digunakan untuk menyebarkan pesan provokatif. Namun justru Ravio langsung ditangkap meski akhirnya dibebaskan.
Lalu saat Ravio melaporkan peretasan akunnya itu, polisi justru tak mempercayai.
“Justru polisinya ada tendensi menuding Ravio,” kata Haris.
Jakarta, Edisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik menjadwalkan memeriksa Deputi Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rizky Ferianto.
Rizky akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (15/6/2020).
Selain Rizky, hari ini penyidik juga akan memeriksa tiga saksi lain, yakni Fajar Hari Sampurno selaku mantan Deputi Nasional Defence Hightech Industries Kementerian BUMN, Neny Sutaeni, yang berprofesi sebagai guru, dan Hamzah Baswani selaku pihak swasta.
“Ketiganya juga diperiksa untuk tersangka IRZ,” kata Ali Fikri.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara sekitar Rp 330 miliar.
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, PT Dirgantara Indonesia pun menghormati proses hukum di KPK yang menetapkan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia periode 2007-2017 Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zailani.
“PT DI dalam hal ini menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata Sekretaris Perusahaan PTDI Irlan Budiman, Sabtu (13/6/2020).
Menurut dia, PT Dirgantara Indonesia percaya, KPK akan menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya dalam penyidikan sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, PT Dirgantara Indonesia akan bersikap kooperatif terhadap seluruh proses penyidikan yang berjalan guna penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
JAKARTA, Edisinews.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini pandemi Covid-19 buat ekonomi nasional berdampak. Sebab itu Mantan Wali Kota Solo tersebut mengingatkan agar program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan hati-hati dan transparan.
“Saya ingatkan program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntable, mampu mencegah terjadinya moral hazard. Ini penting sekali,” kata Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).
Jokowi juga meminta agar pemangku kebijakan bisa mendampingi dan mengawasi terkait pemulihan program ekonomi. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.
“Saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan, dan jika diperlukan KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan,” tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia alami tantangan besar terkait pemulihan ekonomi nasional. Sebab itu, Jokowi meminta kepada jajarannya agar segera mengeksekusi dengan cepat.
“Tantangan kita terbesar saat ini bagaimana menyiapkan pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan saat ini tugas utama adalah mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot. Presiden pun tidak ingin seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2020 tumbuh sebesar 2,97 persen akibat pandemi covid-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi.
“Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan kita pelan pelan mulai bisa rebound,” ungkap Jokowi.
Irwin E P Okem dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Senin (18/5/2020)
Jakarta, Edisinews.com- Sidang kasus penyerangan menggunakan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (18/5/2020).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil tiga orang saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menimpa Novel Baswedan di hadapan majelis hakim. Mereka adalah Rellin Sulistiono, Irwin E P Okem, dan Dino Hardiono.
Namun, salah satu saksi yaitu Dino Hardiono berhalangan hadir karena terserang penyakit stroke.
Irwin menjadi saksi yang pertama diperiksa. Dalam kesaksiannya, Irwin mengaku ikut dihadirkan karena pihak kepolisian sempat meminta rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya.
Irwin tinggal di Jalan Bellyra IV Blok O/16 A RT 011/010, Kelurahan Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
“Saya tinggal di Kompleks itu sejak 2014. Saya tidak begitu mengenal Novel Baswedan. Yang saya tahu dia adalah penyidik KPK,” ucap Irwin di Pengadilan Jakarta Utara, Senin (18/5/2020).
Irwin menerangkan, rumahnya didatangi aparat kepolisian dari Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara pada 12 April 2017 lalu.
Saat itu, mereka hendak melihat rekaman CCTV yang ada di rumahnya. “Di samping rumah saya telah terpasang CCTV,” ujar dia.
Menurut dia, pihak kepolisian hendak melihat decoder CCTV dan rekaman CCTV terkait peristiwa yang terjadi pada 11 April 2017 dari jam 05.00 WIB sampai 06.00 WIB.
“Saya ikut melihatnya. Saya juga mengetahui bahwa salah satu petugas dibantu anak saya memindahkan data rekaman CCTV ke flashdisk,” ujar dia.
Irwin menyampaikan, pihak kepolisian ingin mengetahui apakah CCTV merekam pengendara motor yang melintasi rumahnya.
Hakim dan jaksa lantas menunjukkan potongan gambar rekaman CCTV miliknya. Irwin tak membantah. Dia menyebut, ada sepeda motor yang melintas di Jalan Bellyra IV dan berbelok ke Jalan Bellyra Raya.
“Namun tidak dapat terlihat secara jelas oranganya pakai helm. Terus nomor polisi dan jenis sepeda motor juga tak terlihat jelas,” ucap tetangga Novel Baswedan itu.
Polisi mengawal dua tersangka kasus penyiramanan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019). Tersangka berinisial RM dan RB dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri untuk penyidikan lebih lanjut.
Sebelumnya, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis didakwa telah melakukan penyerangan ke penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Keduanya merupakan anggota Polri aktif.
Salah satu pelaku menyiramkan cairan asam sulfat (H2SO4) ke wajah Novel. Akibat insiden ini, Novel Baswedan mengalami luka berat di bagian mata kanan dan kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan.
Keduanya pun dijerat Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
Jakarta, Edisinews.com – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian tiga undang-undang yang berbeda dari satu pemohon, Aristides Verissimo de Sousa Mota, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/5/2020).
Aristides mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia (UU TNI) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara).
Untuk UU Pemilu, ia mempersoalkan metode yang digunakan untuk memilih calon anggota legislatif, yakni DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menggunakan sistem proporsional terbuka, sementara memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
Dikutip dari Antara, menurut dia, sistem pemilihan anggota DPD telah benar, tetapi perlu dibatasi untuk setiap daerah pemilihan maksimal 10 orang sehingga jumlah calon anggota DPD RI setiap provinsi tidak lebih dari 40 orang.
Sementara untuk UU TNI, Aristides mendalilkan jabatan Panglima TNI tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 10 UUD 1945.
Keberadaan jabatan panglima TNI dalam hubungan sistem hierarki dengan presiden disebutnya secara tidak langsung menghilangkan kedudukan presiden selaku panglima tertinggi.
Dalam permohonannya itu, ia meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU TNI bertentangan dengan UUD 1945.
Kemudian untuk UU Kementerian Negara, warga Bogor itu mempersoalkan banyaknya jumlah kementerian serta keberadaan wakil menteri untuk mengakomodasi pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan Presiden dalam pemilu.
“Keberadaan wakil menteri selain bersifat pemborosan, juga bersifat inkonstitusional karena dalam Pasal 17 UUD 1945 tidak ada istilah Presiden dibantu oleh menteri dan wakil menteri,” kata Aristides.
Namun, ketika Hakim Konstitusi Aswanto menanyakan kerugian konstitusional pemohon dengan adanya UU Kementerian Negara, pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan itu.
JAKARTA, Edisinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Kedua orang saksi tersebut diperiksa terkait kasus terkait kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2011-2016.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kedua saksi tersebut yakni, Stevano Murphy dan Budi Soetanto. Stevano Murphy diperiksa untuk tersangka Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto dan Budi Soetanto untuk tersangka Nurhadi.
“Penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap mereka berdua sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi dan Hiendra Soenjoto,” kata Ali di Jakarta, Jumat (15/5/2020).
Dalam jadwal pemeriksaan KPK, Stevano menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta. Sementara itu, Budi Soetanto sebagai karyawan swasta.
Dalam perkara ini, selain Hiendra dan Nurhadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga menetapkan tersangka lain. Dia adalah menantu dari Nurhadi, atas nama Rezky Herbiyono.
Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar, sementara Hiendra ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap. Ketiganya telah ditetapkan ke dalam DPO KPK sejak Kamis, 13 Februari 2020 lalu. Langkah itu diambil lantaran ketiganya tidak bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan dan kerap mangkir dari jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.
Selama menjadi buronan, Nurhadi dikabarkan sempat berpindah-pindah tempat persembunyian. Inforkasi terbaru dari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, selama satu minggu, Nurhadi menukarkan uang di beberapa tempat penukaran uang asing atau money changer di Jakarta, antara lain money changer di Mampang, Jakarta Selatan dan Cikini, Jakarta Pusat.
Nurhadi biasanya setiap minggu menukarkan uang sebanyak dua kali yang jumlahnya mencapai sekitar Rp1 miliar untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara di akhir pekan lebih banyak sekitar Rp1,5 miliar yang digunakan untuk membayar gaji buruh bangunan dan gaji pengawalnya.
Masih berdasarkan informasi Boyamin, Nurhadi tidak menukarkan uang tersebut sendiri. Melainkan sang menantu Rezky Herbiyono atau melalui karyawan kepercayaannya.
Atas informasi itu, KPK memastikan akan menindaklanjutinya. Sementara itu penyidik KPK sedang memproses perampungan berkas perkara para tersangka.
Menko Polhukam Mahfud Md (Jauh Hari/detikcom)
Edisinews. Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sonny Widjaja membantah dugaan korupsi yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud enggan menanggapi pernyataan Sonny dan memilih untuk melihat perkembangan kasus itu.
“Saya nggak mau nanggapi, sudah ada yang nangani, katanya sudah ada yang periksa. Ya udahlah itu nanti kita lihat perkembangannya aja. Ini bicara Kompolnas, kok bicara Asabri,” Kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Mahfud tidak mau meributkan bantahan dan tanggapan-tanggapan yang bergulir. Isu adanya korupsi di asuransi pelat merah itu dinilainya sebagai salah satu isu yang cukup penting.
“Kita lihat perkembangannya aja ndak usah diributkan, pokoknya itu sudah muncul sebagai isu sangat penting. Nanti lihat perkembangannya, nggak usah diributkan,” ujarnya
Sebelumnya, BPK sedang melakukan audit atas Yayasan Asuransi ABRI (Asabri). Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah mendengar hal itu dan menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu,” kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar,” sambung Mahfud Md.
Kemudian pihak PT Asabri (Persero) membantah tuduhan dugaan korupsi yang sempat dilayangkan kepada perusahaan pelat merah itu. Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
“Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny dalam konferensi pers di kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (16/1). (RR)
Sumber: detiknews.
Massa aksi yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari Melawan Bandung berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Petanahan Nasional, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).
Edisinews. Warga koban penggusuran RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat terus melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Hal itu mereka lakukan untuk mencari keadilan atas penggusuran rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung 12 Desember 2019 lalu. Unjuk rasa yang juga diikuti relawan solidaritas korban penggusuran Tamansari ini digelar beberapa kali dengan lokasi yang berbeda. Salah satunya mereka menyambangi Kementerian ATR/BPN pada Rabu (15/1/2020).
Kedatangannya untuk meminta pernyataan tanah RW 11 Tamansari yang digusur Pemkot Bandung berstatus ‘status quo’ atau dalam keadaan tetap dan tidak berubah. “Warga Tamansari meminta Kementerian ATR itu menentapkan bahwa tanah di Tamansari ini adalah tanah status quo,” kata pengacara LBH Bandung Riekfi Zulfikar yang mewakili warga korban penggusuran Tamansari, saat dihubungi kompas.com, Rabu (15/1/2020). Menurut Zulfikar, warga dan simpatisan Tamansari memang sempat mengunjungi dan bertemu Kementerian ATR beberapa hari lalu.
Namun, ia menuturkan, aksi di hari Rabu (15/1/2020) digelar hanya untuk meminta pernyataan secara tertulis pada Kementerian ATR/BPN. “Jadi untuk butuh lebih penegasan aja dari Kementerian ATR kalau memberitahukan lah secara tertulis bahwa tanah ini belum didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” ucapnya. Usai dari Kementerian ATR/BPN, mereka juga akan menyambangi kantor Ombudsman di Kawasan Kuningan. Tuntutannya mereka ingin ombudsman melakukan pengecekan dugaan cacat prosedur saat penggusuran.
“Rekomendasi juga. Untuk cacat prosedurnya. Ombudsman tugasnya adalah mengecek kan,” ujar Feru di depan Kantor Komnas HAM, Selasa (14/1/2020).Menurutnya, Ombudsman bisa melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya cacat prosedur saat penggusuran. Maka dari itu, Feru akan menggelar aksi lagi di Ombudsman. “Bagaimana pelanggaran-pelanggaran apa yang sebenarnya terjadi oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandung,” ungkapnya. Desak investigasi dugaan pelanggaran HAM Sebelum ke Kementerian ATR dan Ombudsman, korban dan relawan solidaritas Tamansari juga mendatangi Komnas HAM pada Selasa (14/1/2020). Komnas HAM didesak untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM saat aparat Kepolisian dan Satpol PP melakukan penggusuran. “Kami sebenarnya datang ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM lakukan investigasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pembangunan rumah deret di Tamansari, Kota Bandung,” ujar koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya di sela-sela unjuk rasa. Baca juga: LBH Bandung Laporkan Kasus Penggusuran Tamansari ke Komnas Perempuan Menurut Feru, warga Tamansari merasa aparat kepolisian dan Satpol PP telah berlaku sewenang-wenang saat melakukan penggusuran. Oleh sebab itu, kata Feru, warga meminta Komnas HAM untuk segera bertindak.
Lapor Komnas Perempuan
Zulfikar juga mengaku telah membuat laporan di ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terkait penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat. Menurut Zulfikar, selain luka-luka, peran perempuan juga banyak yang hilang akibat penggusuran itu. “Istilahnya sudah kehilangan rumah kehilangan perannya juga sebagai perempuan itu yang kami laporkan jadi penggusuran menciptakan ruang-ruang yang tidak aman bagi perempuan,” ujar Zulfikar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Zulfikar menuturkan, Komnas Perempuan menerima laporan LBH dengan baik. Serta akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait pelaporan tersebut. “Komnas Perempuan tadi menerima laporan kami dan sudah mencatat fakta-fakta yang kami kumpulkan mungkin proses selanjutnya mereka akan mengeluarkan rekomen dari hasil yang sudah kami laporkan tadi,” ungkapnya. (syukur)
(Sumber : Kompas.com)
2009 Powered By Edisinews Media Group
chal in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
berhasil tidak dapat pujian,gagal dicaci maki.. tetap kompak TNIku, ha ...
nay in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
benar juga yah.. ...