Menko Polhukam Mahfud Md (Jauh Hari/detikcom)
Edisinews. Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sonny Widjaja membantah dugaan korupsi yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud enggan menanggapi pernyataan Sonny dan memilih untuk melihat perkembangan kasus itu.
“Saya nggak mau nanggapi, sudah ada yang nangani, katanya sudah ada yang periksa. Ya udahlah itu nanti kita lihat perkembangannya aja. Ini bicara Kompolnas, kok bicara Asabri,” Kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020).
Mahfud tidak mau meributkan bantahan dan tanggapan-tanggapan yang bergulir. Isu adanya korupsi di asuransi pelat merah itu dinilainya sebagai salah satu isu yang cukup penting.
“Kita lihat perkembangannya aja ndak usah diributkan, pokoknya itu sudah muncul sebagai isu sangat penting. Nanti lihat perkembangannya, nggak usah diributkan,” ujarnya
Sebelumnya, BPK sedang melakukan audit atas Yayasan Asuransi ABRI (Asabri). Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sudah mendengar hal itu dan menduga ada korupsi di atas Rp 10 triliun dari uang yayasan yang dikumpulkan dari para prajurit TNI itu.
“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu,” kata Mahfud Md di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).
“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar,” sambung Mahfud Md.
Kemudian pihak PT Asabri (Persero) membantah tuduhan dugaan korupsi yang sempat dilayangkan kepada perusahaan pelat merah itu. Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja menegaskan uang yang dikelola Asabri tidak dikorupsi.
“Saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri Aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” ujar Sonny dalam konferensi pers di kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (16/1). (RR)
Sumber: detiknews.
Massa aksi yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari Melawan Bandung berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Petanahan Nasional, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).
Edisinews. Warga koban penggusuran RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat terus melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Hal itu mereka lakukan untuk mencari keadilan atas penggusuran rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung 12 Desember 2019 lalu. Unjuk rasa yang juga diikuti relawan solidaritas korban penggusuran Tamansari ini digelar beberapa kali dengan lokasi yang berbeda. Salah satunya mereka menyambangi Kementerian ATR/BPN pada Rabu (15/1/2020).
Kedatangannya untuk meminta pernyataan tanah RW 11 Tamansari yang digusur Pemkot Bandung berstatus ‘status quo’ atau dalam keadaan tetap dan tidak berubah. “Warga Tamansari meminta Kementerian ATR itu menentapkan bahwa tanah di Tamansari ini adalah tanah status quo,” kata pengacara LBH Bandung Riekfi Zulfikar yang mewakili warga korban penggusuran Tamansari, saat dihubungi kompas.com, Rabu (15/1/2020). Menurut Zulfikar, warga dan simpatisan Tamansari memang sempat mengunjungi dan bertemu Kementerian ATR beberapa hari lalu.
Namun, ia menuturkan, aksi di hari Rabu (15/1/2020) digelar hanya untuk meminta pernyataan secara tertulis pada Kementerian ATR/BPN. “Jadi untuk butuh lebih penegasan aja dari Kementerian ATR kalau memberitahukan lah secara tertulis bahwa tanah ini belum didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” ucapnya. Usai dari Kementerian ATR/BPN, mereka juga akan menyambangi kantor Ombudsman di Kawasan Kuningan. Tuntutannya mereka ingin ombudsman melakukan pengecekan dugaan cacat prosedur saat penggusuran.
“Rekomendasi juga. Untuk cacat prosedurnya. Ombudsman tugasnya adalah mengecek kan,” ujar Feru di depan Kantor Komnas HAM, Selasa (14/1/2020).Menurutnya, Ombudsman bisa melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya cacat prosedur saat penggusuran. Maka dari itu, Feru akan menggelar aksi lagi di Ombudsman. “Bagaimana pelanggaran-pelanggaran apa yang sebenarnya terjadi oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bandung,” ungkapnya. Desak investigasi dugaan pelanggaran HAM Sebelum ke Kementerian ATR dan Ombudsman, korban dan relawan solidaritas Tamansari juga mendatangi Komnas HAM pada Selasa (14/1/2020). Komnas HAM didesak untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran HAM saat aparat Kepolisian dan Satpol PP melakukan penggusuran. “Kami sebenarnya datang ke Komnas HAM, meminta Komnas HAM lakukan investigasi terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pembangunan rumah deret di Tamansari, Kota Bandung,” ujar koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya di sela-sela unjuk rasa. Baca juga: LBH Bandung Laporkan Kasus Penggusuran Tamansari ke Komnas Perempuan Menurut Feru, warga Tamansari merasa aparat kepolisian dan Satpol PP telah berlaku sewenang-wenang saat melakukan penggusuran. Oleh sebab itu, kata Feru, warga meminta Komnas HAM untuk segera bertindak.
Lapor Komnas Perempuan
Zulfikar juga mengaku telah membuat laporan di ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terkait penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat. Menurut Zulfikar, selain luka-luka, peran perempuan juga banyak yang hilang akibat penggusuran itu. “Istilahnya sudah kehilangan rumah kehilangan perannya juga sebagai perempuan itu yang kami laporkan jadi penggusuran menciptakan ruang-ruang yang tidak aman bagi perempuan,” ujar Zulfikar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Zulfikar menuturkan, Komnas Perempuan menerima laporan LBH dengan baik. Serta akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait pelaporan tersebut. “Komnas Perempuan tadi menerima laporan kami dan sudah mencatat fakta-fakta yang kami kumpulkan mungkin proses selanjutnya mereka akan mengeluarkan rekomen dari hasil yang sudah kami laporkan tadi,” ungkapnya. (syukur)
(Sumber : Kompas.com)
Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja dalam konferensi pers di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto/Rina Anggraeni
Edisinews. Manajemen PT Asabri (Persero) menepis isu korupsi di tubuh perseroan seperti yang beredar belakangan ini. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menegaskan, perseroan dikelola mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan tak ada sedikit pun dana pensiun yang dikorupsi.
Menegaskan pernyataan tersebut, Sonny memberikan ultimatum untuk mempidanakan pihak-pihak yang terus menyebarkan kabar dan pernyataan tanpa fakta valid mengenai adanya korupsi di tubuh perseroan.
“Jika ini terus berlangsung maka, dengan sangat menyesal, saya akan menempuh jalur hukum!” ujar Sonny dalam konferensi pers di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020).(pltk)
(Sumber :Sindonews.com)
Menkum HAM Yasonna Laoly (Yogi Ernes/detikcom)
Edisinews. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly memaparkan keberhasilan jajarannya dalam program deradikalisasi bersama BNPT. Yasonna mengatakan ada 48 napi kasus terorisme yang berikrar setia kepada NKRI.
“Kita berhasil mengantarkan 48 napi teroris telah berikrar terhadap NKRI. Secara jumlah memang sedikit, tapi ini pekerjaan yang tidak mudah, mengingat kita mengubah sebuah paham, sebuah ideologi,” ujar Yasonna dalam sambutan acara ‘Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020’ di Lapas Narkotika Kelas II-A, Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan 48 napi teroris tersebut telah melalui program deradikalisasi. Para napi tersebut disebut telah menunjukkan perubahan perilaku yang semakin komunikatif dan kooperatif.
“Sudah dideradikalisasi, sudah ada pembinaan dari pamong wali,” ujar Sri di lokasi
Sri menyebut napi-napi tersebut masih menjalani masa hukuman penjara. Ia menambahkan, saat ini pihaknya juga menyiapkan pelatihan keterampilan kepada para napi-napi tersebut.
“Kita juga lakukan penguatan bukan hanya kepribadian saja, tapi juga pembinaan kemandirian supaya ketika mereka keluar bisa mandiri secara ekonomi sehingga tidak mudah terpengaruh paham lain,” kata Sri.(abdurrahman)
(Sumber : news.detik.com)
Edisinews.com – Awal bulan Februari 2019 ini, dunia pemberantasan korupsi dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan dua orang penyelidik KPK oleh beberapa orang oknum Pemda Papua saat melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Rapat evaluasi APBD Pemda Papua yang dilaksanakan di Hotel Borobudur pada tanggal 2 Februari 2019. masih hangat dalam ingatan kita kasus penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan oleh orang yang tidak dikenal yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya dan kasusnya pun masih mengambang belum jelas tanda-tanda penyelesaiannya.
Kasus penganiayaan terhadap aparat penegak hukum KPK yang dilakukan oleh Oknum
Pemda Papua tersebut menimbulkan banyak tanda tanya besar. Kenapa pihak Pemda
Papua harus khawatir dengan apa yang dilakukan oleh penyelidik KPK tersebut
jika memang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Papua tidak melanggar aturan.
Beberapa pemberitaan media menyebutkan bahwa Oknum Pemda Papua merasa bahwa
tindakan personel KPK yang mengambil gambar tanpa izin oleh pihak Pemda Papua.
Dan pada saat pemeriksaan, pihak pemda Papua pun mengetahui bahwa personel
tersebut adalah pegawai KPK yang notabene adalah aparat penegak hukum. Namun
pada prosesnya, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pemda Papua
terhadap dua personel pegawai KPK tersebut hingga menyebabkan kerugian personel
luka-luka yang memerlukan perawatan serius.
Penganiayaan tersebut sangat disayangkan, mengingat pegawai KPK merupakan
aparat penegak hukum yang seharusnya dilindungi. Apalagi penganiayaan dilakukan
oleh pegawai Pemda Papua yang merupakan manusia berpendidikan. Apakah tidak
bisa menegur tanpa penganiayaan. Apakah tidak ada pihak kemanan hotel yang ada
atau pihak kepolisian yang berjaga di sekitar hotel (lapangan banteng dan
Polsek Sawah Besar). Tentunya dalam dunia yang modern, transparan ini hal
tersebut sangatlah mungkin untuk dilakukan. Toh pegawai KPK melaksanakan tugas
penyelidikan tentu berdasarkan perintah dan mempunyai maksud untuk memberantas
korupsi yang sudah diproklamirkan sebagai musuh bersama. Seluruh elemen
masyarakat dan pemerintah di Indonesia ini telah sepakat untuk memberantas
korupsi dan hal ini harus didukung oleh seluruh pihak. Apakah Pemda Papua tidak
mendukung upaya pemberantasan korupsi?
Ternyata, peristiwa diatas telah berlanjut hingga kedua pihak baik KPK dan Pemda Papua saling melapor ke pihak kepolisian. KPK melapor atas tindakan penganiayaan terhadap kedua pegawainya oleh KPK. Sebaliknya, Pemda Papua melapor atas tindakan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik.
Pertanyaan awal yang tadi disebutkan, mengapa Pemda harus khawatir dengan tindakan pegawai KPK tersebut? Langkah Pemda Papua justru menunjukkan bahwa mereka khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai KPK tersebut. Jika memang rapat evaluasi APBD Pemprov Papua tidak ada praktek korupsi, kolusi dan sejenisnya, maka Pemda Papua tidak perlu khawatir dengan tindakan pegawai KPK tersebut dan justru menyambut baik dan mempersilakan pegawai KPK untuk memeriksa secara langsung ditempat apakah ada bukti-bukti terkait indikasi praktek tindak korupsi. Langkah ini justru akan menunjukkan bahwa kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Pemda Papua bebas dari praktek korupis, kolusi dsb. Dan tentu hal ini menjadi sebuah prestasi sendiri bagi Pemda Papua karena telah mendukung upaya pemberantasan korupsi melalupi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
Dilihat dari sudut pandang lain, pertanyaan lanjutan muncul seakan-akan masih
penasaran dengan kegiatan rapat APBD Pemda Papua. Mengapa rapat tersebut
diselenggarakan di Hotel Borobudur yang lokasinya di Jakarta? Apakah tidak
sebaiknya dilaksanakan di Jayapura saja, tentu hal ini akan menghemat anggaran
rapat. Atau para pejabat pemda papua ingin memanfaatkan kesempatan melaksanakan
rapat sambil “jalan-jalan” di kota Jakarta? Orang awam pun akan
menduga-duga menjurus ke hal-hal negatif. Hal ini sangat bertentangan dengan
upaya pemerintah untuk menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat
sasaran menghindari pemborosan.
Peristiwa diatas sekali lagi telah mencoreng upaya pemberantasan korupsi yang selama ini kita dengungkan. Komitmen Pemda Papua dalam mewujudkan birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari praktik KKN patut dipertanyakan. Bila digali lebih dalam, kemungkinan besar praktik KKN masih ada di Pemda Papua sampai dengan saat ini. Publik sudah dapat menduga bahwa anggaran yang digunakan untuk operasional Pemda Papua belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai mana mestinya dan penuh dengan praktik KKN yang sampai dengan saat ini belum dapat dihilangkan di lingkungan Pemda Papua.
Penulis : ELWAN LOANINDO
BANDUNG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas preman yang meresahkan wisatawan di kawasan objek wisata pada musim libur Natal dan pergantian tahun.
“Selama mengganggu masyarakat kami tertibkan,” kata Agung saat meninjau persiapan jalur selatan Jabar menjelang libur Natal di Limbangan, Kabupaten Garut, Minggu.
Ia menuturkan, polisi siap menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Polda Jabar, kata dia, selama musim liburan akan mengerahkan personel ke sejumlah tempat wisata, terminal dan bandara, termasuk sepanjang jalan yang akan banyak dilalui kendaraan.
“Petugas disiapkan di terminal, bandara, dan tempat wisata,” kata Agung.
Ia berharap, seluruh elemen masyarakat termasuk wisatawan dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk kebaikan bersama.
“Jangan sampai meresahkan wisatawan, jadi harus ditindak,” katanya.
Ia menambahkan, jalur di wilayah Jabar berpotensi bencana alam sehingga pihaknya menyiapkan alat berat untuk penanganan cepat apabila ada tanah longsor.
Wilayah selatan, kata dia, membutuhkan perhatian secara khusus karena jalurnya tidak memiliki jalur alternatif.
“Jalur selatan itu tak ada jalur alternatif dan jalannya itu-itu saja, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah,” katanya. (Ant/Foto: Ist)
chal in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
berhasil tidak dapat pujian,gagal dicaci maki.. tetap kompak TNIku, ha ...
nay in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
benar juga yah.. ...