
Edisinews.com – Awal bulan Februari 2019 ini, dunia pemberantasan korupsi dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan dua orang penyelidik KPK oleh beberapa orang oknum Pemda Papua saat melakukan kegiatan penyelidikan terhadap Rapat evaluasi APBD Pemda Papua yang dilaksanakan di Hotel Borobudur pada tanggal 2 Februari 2019. masih hangat dalam ingatan kita kasus penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan oleh orang yang tidak dikenal yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya dan kasusnya pun masih mengambang belum jelas tanda-tanda penyelesaiannya.
Kasus penganiayaan terhadap aparat penegak hukum KPK yang dilakukan oleh Oknum
Pemda Papua tersebut menimbulkan banyak tanda tanya besar. Kenapa pihak Pemda
Papua harus khawatir dengan apa yang dilakukan oleh penyelidik KPK tersebut
jika memang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Papua tidak melanggar aturan.
Beberapa pemberitaan media menyebutkan bahwa Oknum Pemda Papua merasa bahwa
tindakan personel KPK yang mengambil gambar tanpa izin oleh pihak Pemda Papua.
Dan pada saat pemeriksaan, pihak pemda Papua pun mengetahui bahwa personel
tersebut adalah pegawai KPK yang notabene adalah aparat penegak hukum. Namun
pada prosesnya, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pemda Papua
terhadap dua personel pegawai KPK tersebut hingga menyebabkan kerugian personel
luka-luka yang memerlukan perawatan serius.
Penganiayaan tersebut sangat disayangkan, mengingat pegawai KPK merupakan
aparat penegak hukum yang seharusnya dilindungi. Apalagi penganiayaan dilakukan
oleh pegawai Pemda Papua yang merupakan manusia berpendidikan. Apakah tidak
bisa menegur tanpa penganiayaan. Apakah tidak ada pihak kemanan hotel yang ada
atau pihak kepolisian yang berjaga di sekitar hotel (lapangan banteng dan
Polsek Sawah Besar). Tentunya dalam dunia yang modern, transparan ini hal
tersebut sangatlah mungkin untuk dilakukan. Toh pegawai KPK melaksanakan tugas
penyelidikan tentu berdasarkan perintah dan mempunyai maksud untuk memberantas
korupsi yang sudah diproklamirkan sebagai musuh bersama. Seluruh elemen
masyarakat dan pemerintah di Indonesia ini telah sepakat untuk memberantas
korupsi dan hal ini harus didukung oleh seluruh pihak. Apakah Pemda Papua tidak
mendukung upaya pemberantasan korupsi?
Ternyata, peristiwa diatas telah berlanjut hingga kedua pihak baik KPK dan Pemda Papua saling melapor ke pihak kepolisian. KPK melapor atas tindakan penganiayaan terhadap kedua pegawainya oleh KPK. Sebaliknya, Pemda Papua melapor atas tindakan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik.
Pertanyaan awal yang tadi disebutkan, mengapa Pemda harus khawatir dengan tindakan pegawai KPK tersebut? Langkah Pemda Papua justru menunjukkan bahwa mereka khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai KPK tersebut. Jika memang rapat evaluasi APBD Pemprov Papua tidak ada praktek korupsi, kolusi dan sejenisnya, maka Pemda Papua tidak perlu khawatir dengan tindakan pegawai KPK tersebut dan justru menyambut baik dan mempersilakan pegawai KPK untuk memeriksa secara langsung ditempat apakah ada bukti-bukti terkait indikasi praktek tindak korupsi. Langkah ini justru akan menunjukkan bahwa kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Pemda Papua bebas dari praktek korupis, kolusi dsb. Dan tentu hal ini menjadi sebuah prestasi sendiri bagi Pemda Papua karena telah mendukung upaya pemberantasan korupsi melalupi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
Dilihat dari sudut pandang lain, pertanyaan lanjutan muncul seakan-akan masih
penasaran dengan kegiatan rapat APBD Pemda Papua. Mengapa rapat tersebut
diselenggarakan di Hotel Borobudur yang lokasinya di Jakarta? Apakah tidak
sebaiknya dilaksanakan di Jayapura saja, tentu hal ini akan menghemat anggaran
rapat. Atau para pejabat pemda papua ingin memanfaatkan kesempatan melaksanakan
rapat sambil “jalan-jalan” di kota Jakarta? Orang awam pun akan
menduga-duga menjurus ke hal-hal negatif. Hal ini sangat bertentangan dengan
upaya pemerintah untuk menggunakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat
sasaran menghindari pemborosan.
Peristiwa diatas sekali lagi telah mencoreng upaya pemberantasan korupsi yang selama ini kita dengungkan. Komitmen Pemda Papua dalam mewujudkan birokrasi dan pemerintahan yang bebas dari praktik KKN patut dipertanyakan. Bila digali lebih dalam, kemungkinan besar praktik KKN masih ada di Pemda Papua sampai dengan saat ini. Publik sudah dapat menduga bahwa anggaran yang digunakan untuk operasional Pemda Papua belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai mana mestinya dan penuh dengan praktik KKN yang sampai dengan saat ini belum dapat dihilangkan di lingkungan Pemda Papua.
Penulis : ELWAN LOANINDO
BANDUNG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas preman yang meresahkan wisatawan di kawasan objek wisata pada musim libur Natal dan pergantian tahun.
“Selama mengganggu masyarakat kami tertibkan,” kata Agung saat meninjau persiapan jalur selatan Jabar menjelang libur Natal di Limbangan, Kabupaten Garut, Minggu.
Ia menuturkan, polisi siap menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Polda Jabar, kata dia, selama musim liburan akan mengerahkan personel ke sejumlah tempat wisata, terminal dan bandara, termasuk sepanjang jalan yang akan banyak dilalui kendaraan.
“Petugas disiapkan di terminal, bandara, dan tempat wisata,” kata Agung.
Ia berharap, seluruh elemen masyarakat termasuk wisatawan dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk kebaikan bersama.
“Jangan sampai meresahkan wisatawan, jadi harus ditindak,” katanya.
Ia menambahkan, jalur di wilayah Jabar berpotensi bencana alam sehingga pihaknya menyiapkan alat berat untuk penanganan cepat apabila ada tanah longsor.
Wilayah selatan, kata dia, membutuhkan perhatian secara khusus karena jalurnya tidak memiliki jalur alternatif.
“Jalur selatan itu tak ada jalur alternatif dan jalannya itu-itu saja, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah,” katanya. (Ant/Foto: Ist)
chal in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
berhasil tidak dapat pujian,gagal dicaci maki.. tetap kompak TNIku, ha ...
nay in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
benar juga yah.. ...