EdisiNews.Com – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof. Dr. Din Syamsuddin mengatakan, walaupun berbeda kategori, yakni Islam sebagai agama berdasarkan wahyu Tuhan dan Pancasila sebagai ideologi buatan manusia, tapi keduanya menekankan prinsip “Jalan Tengah”.
Hal tersebut dikatakan Din Syamsuddin dalam diskusi meja bundar di Oxford Centre for Islamic Studies, Universitas Oxford, Inggris yang berbicara tentang “The Middle Path: Islam and Pancasila for the World Civilization“.
“Hal itu terjadi karena Pancasila itu sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai Islam dalam lingkup kehidupan bernegara,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (19/12/2017)
Menurut Din, sebagai agama wahyu terakhir, Islam membawa prinsip kesempurnaan wahyu keseimbangan dan kemaslahatan kemanusiaan. Prinsip Jalan Tengah Islam (wasathiyah), yang menjadikan umat Islam sebagai Umat Tengahan (ummatan wasathan), menekankan prinsip keseimbangan, moderasi, toleransi, dan anti ekstrimitas.
“Begitu pula Pancasila adalah ideologi Jalan Tengah. Posisi tengahan ini antara lain dijelaskan oleh adanya nilai keseimbangan antara orientasi ketuhanan dan kemanusiaan, dan keseimbangan pada orientasi kemanusiaan itu sendiri yaitu antara individualisme dan kolektifisme, yang bermuara pada pentingnya keadilan bagi semua,” jelasnya.
Jalan Tengah Pancasila, lebih lanjut menurut Din, menjelma pada paradigma politik yang menekankan permusyawaratan untuk adanya kesepakatan dan paradigma ekonomi yang tidak kapitalistik dan tidak sosialistik.
“Wawasan Jalan Tengah ini sangat cocok buat peradaban dunia yang rusak dewasa ini lantaran terjebak ke dalam ekstrimisme. Sistem dunia selama ini sangat berwajah antroposentristik, yakni menjadikan manusia sebagai pusat kesadaran, dan kurang berwajah teosentristik yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kesadaran,” tuturnya.
Akibatnya, peradaban manusia sepi dari nilai-nilai etika dan moral, yang pada giliran berikutnya menciptakan berbagai bentuk ketiadaan damai, seperti kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai bentuk kekerasan.
“Maka, Wawasan Jalan Tengah dapat menjadi solusi. Perlu ada perubahan Sistem Dunia dan sistem-sistem turunannya ke arah yang berorientasi Jalan Tengah, yakni menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Dalam kaitan inilah, Din menawarkan prinsip Jalan Tengah dari Islam dan Pancasila sebagai ideologi baru dunia untuk adanya tatanan dunia baru yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkeadaban. (Zul)
JAKARTA – Direktur Politik Dalam Negeri di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyatakan, dana bantuan bagi partai politik sangat dibutuhkan. Dana bantuan itu bisa untuk menjawab rendahnya indikator “peran partai” dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun sejak 2006 sampai 2016 yang lalu. Dalam indeks demokrasi itu, peran partai selalu berada pada nilai kurang atau ada di angka 5.
“Padahal di negara- negara demokrasi kelas dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Austria, Perancis dan lain-lain, semuanya memberikan alokasi keuangan negara bagi partai minimal 30 % sampai 70 % dari total kebutuhan partai per tahun, “kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (17/12).
Bahkan di negara seperti Uzbekistan, lanjut Bahtiar, dana bantuan yang diberikan alokasinnya mencapai 100% dari total kebutuhan partai per tahun. Sedangkan di Indonesia, hanya 0,00063% dari total kebutuhan partai politik per tahun atau hanya 13 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan Uzbekistan, tentu nilainya itu sangat sedikit.
“Jumlah tersebut tidak signifikan dan tidak sejalan dengan komitmen dan tidak mendukung arah kebijakan negara untuk mempeekuat sistem kepartaian yang mandiri, sehat dan akuntabel,” katanya.
Bahtiar menambahkan, jika semua visinya adalah melakukan reformasi politik, dukungan pembiayaan alokasi keuangan bagi parpol mutlak diperlukan. Karena sejatinya lembaga partai adalah hulunya sistem demokrasi atau hulunya sistem politik. Selama ini energi habis untuk membenahi hilirnya demokrasi atau hilirnya sistem politik.
“Habislah energi bangsa ini hanga berkutat pada upaya mengatasi akibat bukan mengobati penyebab,” kata dia.
Ia selaku Direktur Politik Dalam Negeri memang ditugaskan membantu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk membantu Mendagri menyiapkan kebijakan nasionak di bidang politik dalam negeri. Ia berharap semua pihak memahami konteks dan konten alokasi keuangan negara untuk partai sebagai upaya mereformasi tata kelola negara agar semakin baik. Karena lembaga partai adalah sub sistem negara yamg sangat berpengaruh pada bekerjanya sistem politik ketatanegaraan dan kebangsaan.
“Kami berharap revisi PP Nomor 5 tahun 2009 dapat di tandatangani supaya dapat dioperasionalkan pada tahun 2018,” katanya.
Kata Bahtiar, walau yang diusulkan masih sangat sedikit, namun itu adalah wujud bahwa pemerintah memang benar-benar komit pada rel rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Sebab jika tata kelola partai semakin baik, konsolidasi demokrasi di Indonesia bisa kian cepat. Dan negeri ini bisa bangkit dari transisi demokrasi yang kurang bergerak selama 17 tahun reformasi.
Sumber :Puspen Kemendagri
JAKARTA – DPP Partai Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, lantaran Ridwan terlampau lama menentukan calon wakil gubernur pasangannya.
“Iya betul. Pertimbangan mencabut dukungan sesuai di dalam surat,” ujar Wasekjen DPP Golkar Sarmuji kepada Antara di Jakarta, Minggu malam.
Pencabutan dukungan itu tertuang dalam surat bernomor R-525/GOLKAR/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa berdasarkan surat bernomor R-485/GOLKAR/X/2017 dan tertanggal 24 Oktober 2017, DPP Golkar telah merekomendasikan Ridwan Kamil berpasangan dengan kader Golkar Daniel Muttaqien pada Pilgub Jawa Barat.
Rekomendasi DPP Golkar itu ditindaklanjuti DPD Golkar Jawa Barat dengan memberikan batas waktu kepada Ridwan Kamil hingga 25 November 2017 untuk menetapkan Daniel Muttaqien sebagai pasangannya. Namun hingga batas waktu yang ditentukan Ridwan Kamil belum juga menetapkan pasangannya.
Atas dasar itu, demi menjaga kehormatan, marwah dan kepentingan Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat, DPP Golkar memutuskan mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil. (Ant/ Foto: Ist)
BANDUNG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas preman yang meresahkan wisatawan di kawasan objek wisata pada musim libur Natal dan pergantian tahun.
“Selama mengganggu masyarakat kami tertibkan,” kata Agung saat meninjau persiapan jalur selatan Jabar menjelang libur Natal di Limbangan, Kabupaten Garut, Minggu.
Ia menuturkan, polisi siap menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Polda Jabar, kata dia, selama musim liburan akan mengerahkan personel ke sejumlah tempat wisata, terminal dan bandara, termasuk sepanjang jalan yang akan banyak dilalui kendaraan.
“Petugas disiapkan di terminal, bandara, dan tempat wisata,” kata Agung.
Ia berharap, seluruh elemen masyarakat termasuk wisatawan dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban umum untuk kebaikan bersama.
“Jangan sampai meresahkan wisatawan, jadi harus ditindak,” katanya.
Ia menambahkan, jalur di wilayah Jabar berpotensi bencana alam sehingga pihaknya menyiapkan alat berat untuk penanganan cepat apabila ada tanah longsor.
Wilayah selatan, kata dia, membutuhkan perhatian secara khusus karena jalurnya tidak memiliki jalur alternatif.
“Jalur selatan itu tak ada jalur alternatif dan jalannya itu-itu saja, sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah,” katanya. (Ant/Foto: Ist)
JAKARTA- Pertarungan capres pada 2019 diprediksi pengulangan Pilpres 2014. Hanya mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subiabto.Direktur Eksekutive Indonesia Network Election Survey (INES)Widodo Edi Sektianto, Jumat (15/12), mengatakan, hasil survei ini melibatkan responden sebanyak 2.180 orang Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 178 kabupaten/kota, 33 provinsi Margin of error ± 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%.Jika delapan nama disimulasi siapa yang akan dipilih jika pilpres digelar hari ini, secara spontan maka tingkat keterpilihan Joko Widodo di urutan kedua yaitu 29,6 % dari jawaban 2.180 responden yang memilih.Adapun Prabowo Subianto dipilih 43,2 % dan Gatot Nurmantyo 6,1 %, sedangkan Sri Mulyani 6,1% Puan Maharani 5,1 %. Jika simulasi tiga nama diujikan dalam survei ini maka Prabowo Subianto akan dipilih oleh 52,2 % dan Joko Widodo 31,1 %, sedangkan Gatot Nurmantyo sebanyak 16,7 %.Seperti diprediksi oleh banyak pihak, sosok Gatot Nurmantyo memiliki daya tarik sendiri. Bahkan beberapa partai, seperti Nasdem bersedia mengusung Gatot sebagai cawapres Jokowi pada pemilu 2019. Elektabilitas Gatot yang tinggi tidak terlepas dari kinerjanya sebagai panglima TNI yang dianggap mampu menjembatani antara pemerintah dengan gerakan umat Islam yang saat ini sedang bangkit karena adanya momentum politik yang mempersatukannya.Sedangkan tokoh-tokoh lain tidak memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat sehingga mereka cenderung memposisikan diri hanya sebagai cawapres.(db)
JAKARTA-Terpilihnya Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar, menutup peluang Jusuf Kalla untuk maju di Pilpres 2019.Golkar bisa ‘rebound’, dan peluang Airlangga Jadi Wapres terbuka.Demikian pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta dan Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik Ziyad Falahi dihubungi terpisah di Jakarta, semalam.”Terlebih Airlangga sudah menjadi menteri. Airlangga didapuk memang atas perintah Presiden Jokowi, maka peluang JK menjadi presiden berakhir,'”ujar pengamat politik Ziyad Falahi.Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik mengatakan, Golkar ibarat dua sisi mata uang, mampu melakukan regenerasi pemudanya dengan baik, tapi juga masih memegang ketundukkam nama-nama tua. Mengingat pengalaman pernah terjadi perpecahan seperti tahun 2014, menurut dia, mestinya pemimpin Golkar kali perlu dari angkatan muda.”Akan sangat berbahaya jika Golkar sebagai partai tanpa budaya perdebatan, didominasi figur tertentu.”Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, bukan hal baru bila Airlangga terpilih. ”Sejak dia masuk kabibet kerja pun arah politiknya sudah bisa terlihat,”ujar Hendri.Satu-satunya kader Golkar di pemerintahankan memang Airlangga. ”Terpilihnya Airlangga juga baik untuk Golkar karena masih sesuai di garis politiknya di dalam kekuasaan,”tegas dia.Nah, sekarang siapa yang akan menjadi sekjen.”Ini menurut saya paling pas harus anak muda yang pejuang dan pekerja keras. Nama seperti Dedi Mulyadi dan Ahmad Dolly Kurnia pantas dipertimbangkan,”tutur Hendri.Sebagai calon wapres, peluang Airlangga sangat besar apalagi bila berhasil membuktikan citranya di Golkar bisa ‘rebound’.(db)
JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M. Hanif Dhakiri mendorong Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk bisa menjadi salah satu pioner yang memfasilitasi munculnya pekerja-pekerja migran yang profesional.
“Kompetensi pekerja migran Indonesia perlu terus ditingkatkan. Pemerintah bersama Apjati harus terus bergandengan tangan membangun tata keloka migrasi tenaga kerja yang lebih baik, aman, nyaman dan secara profesional dapat membantu pekerja migran mendapatkan akses pekerjaan yang baik di luar negeri,” ujar Hanif ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional APJATI I 2016-2020 di Hotel Santika Hotel Santika Mega City Bekasi, Senin Malam (11/12/2017).
Rakernas bertema “Apjati Bersama Pemerintah Melaksanakan Online Sistem Layanan Terpadu untuk Memaksimalkan Terwujudnya Pekerja Migran yang Berkualitas” ini dihadiri Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO), Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, Perwakilan Luar Negeri Apjati, Sekretaris Utama BNP2TKI, Hernowo, dan Kepala BP3TKI Jabar, Delta,kadisnaker jabar,walikota bekasi dan Koordinator Formigran, Jamaluddin Suryahadikusumah.
Menurut Hanif, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek perlindungan dengan membuat kebijakan seperti sistem migrasi pekerja seperti Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disetujui oleh DPR dan Konsensus perlindungan Pekerja Migran ASEAN yang sudah ditandatangani semua kepala negara. Konsensus ASEAN ini menyebutkan bahwa pekerja migran dan keluarganya adalah subject to better protection.
Dia menjelaskan, pemberitaan TKI selama ini masih melihat sisi negatifnya. Padahal masyarakat perlu melihat isu pekerja migran secara objektif. Dari segi angka, permasalahan-permasalah yang dihadapi pekerja migran juga menurun.
“Kekerasan terhadap pekerja migran menurun, permasalahan mengenai pelecehan seksual juga menurun, permasalahan mengenai penganiayaan dan masalah upah tidak dibayar juga juga menurun,” papar Hanif.
Solusi untuk meningkatkan perlindungan ialah ada pada kompetensinya. Karena itu, kata Hanif, para pekerja migran juga harus ditingkatkan dari segi kompetensinya agar membuat proses migrasi menjadi lebih aman, murah, cepat, dan bermanfaat. Dengan meningkatkan kompetensi pekerja migran menjadi lebih baik maka akses terhadap pekerjaan juga lebih baik dan itu akan berdampak pada perlindungan dan pendapatannya.
“Ada 3 bidang yang selama ini pekerja migran Indonesia kurang, terutama tentang bahasa, pengetahuan computer, dan leadership (kepemimpinan) yang harus ditingkatkan “ kata Hanif.
Bagi pemerintah, kata Hanif, Apjati merupakan mitra kerja strategis telah lama diakui. Hal ini disebabkan. Sejak dipimpin Ketua Umum Ayu, Apjati telah berhasil mengembangkan profesionalitas anggotanya sehingga permasalahan TKI kian menurun. Dengan permasalahan menurun maka devisa yang dikirim ke tanah air tentu akan lebih besar.
Kepada para peserta Rakernas Apjati, Hanif meminta agar ketiga hal yang masih kurang itu agar terus ditingkatkan kapasitasnya agar pekerja kita makin bisa bersaing di mancanegara,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Hanif beresan agar pada Rakernas ini Apjati bisa memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Kami selalu membuat kebijakan setelah mendengar masukan dari masyarakat.
“Forum ini menjadi penting sebagai instrumen untuk memberikan masukan kepada pemerintah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menambahkan pada Rakernas ini membahas pesan Bapak Presiden Jokowi pada saat kunjungan pengurus Apjati ke Istana Bogor, Jumat (10/12/) lalu. Dalam pertemuan itu Presiden mengapresiasi konstribusi besar PPTKIS kepada negara dalam memberi solusi bagi penciptaan lapangan kerja sekaligus memberikan dampak yang besar dari remitansi yang dikirim TKI.
“Presiden juga meminta agar Apjati terus mewujudkan TKI profesional dan berkualitas seperti pekerja migran Filipina,” papar Ayub.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola TKI yang lebih baik, Presiden akan segera mengatur pertemuan antara pemerintah dalam hal ini Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi, Kemenlu, Kemenaker , BNP32TKI dan Apjati. (Fik)
Setnov Tersangka Lagi, KPK Perlu Hati-Hati Hadapi ‘Koboi’ SenayanJAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP lagi. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.Direktur Center Budged Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendukung dan mengacungkan jempol terhadap ketegasan KPK.” Like atau kasih jempol buat KPK. Kalau tidak menetapkan Setnov, jadi tersangka, bisa-bisa komisioner Saut dan Ketua jadi tersangka,” ujar Uchok.Uchok mengingatkan aga KPK perlu berhati-hati, menghadapi Setnov ini, seperti menghadapi praperadilan jilid kedua, atau menghadapi ‘koboi- koboi’ Senayan untuk mengempur KPK agar kalah, menghadapi mereka.”Siapkan berkas Setnov secepat kilat agar tidak ada lagi perlawanan kepada KPK,”tegas Ucok.KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).”SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” imbuh Saut.Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).(db)
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP lagi. Ini merupakan kedua kalinya KPK menjerat Novanto setelah kalah melalui praperadilan.Direktur Center Budged Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendukung dan mengacungkan jempol terhadap ketegasan KPK.” Like atau kasih jempol buat KPK. Kalau tidak menetapkan Setnov, jadi tersangka, bisa-bisa komisioner Saut dan Ketua jadi tersangka,” ujar Uchok.Uchok mengingatkan aga KPK perlu berhati-hati, menghadapi Setnov ini, seperti menghadapi praperadilan jilid kedua, atau menghadapi ‘koboi- koboi’ Senayan untuk mengempur KPK agar kalah, menghadapi mereka.”Siapkan berkas Setnov secepat kilat agar tidak ada lagi perlawanan kepada KPK,”tegas Ucok.KPK menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).”SN disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” imbuh Saut.Sebelumnya pada Juli 2017, KPK pernah menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun Novanto mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).(db)
chal in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
berhasil tidak dapat pujian,gagal dicaci maki.. tetap kompak TNIku, ha ...
nay in: Untuk Kali Kesekian, “TNI Dizholimi”
benar juga yah.. ...